Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menjalankan prosedur konstitusional untuk memilih pengganti Ayatullah Ali Khamenei guna menjaga stabilitas politik pasca-kematian sang Pemimpin Tertinggi. Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Araghchi menegaskan bahwa seluruh lembaga negara tetap berfungsi normal tanpa kekosongan kekuasaan. Ia menjelaskan, “Proses dilakukan melalui prosedur konstitusional yang ketat,” sembari meyakinkan publik internasional bahwa sistem hukum Iran telah siap mengantisipasi situasi darurat ini.
Sesuai amanat konstitusi, sebuah dewan transisi yang terdiri dari presiden, kepala lembaga peradilan, dan ahli hukum telah dibentuk untuk memegang kendali penuh atas urusan negara, termasuk koordinasi militer dan kebijakan luar negeri. Araghchi merinci struktur kepemimpinan sementara tersebut dengan menyatakan, “Saat ini dewan transisi telah dibentuk dan anggotanya terdiri dari presiden, kepala lembaga peradilan, dan salah satu ahli hukum dari Dewan Penjaga Konstitusi.” Langkah ini diambil agar kebijakan Iran tetap selaras di tengah tekanan konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Mengenai durasi pemilihan, Araghchi memprediksi Majelis Ahli akan mencapai kesepakatan dalam waktu yang sangat singkat. “Ada prosedur yang tercantum dalam konstitusi kita. Kami sekarang telah memulai prosedur tersebut. Proses pemilihan pemimpin baru oleh Majelis Ahli, saya berasumsi bahwa itu akan memakan waktu singkat. Mungkin dalam satu atau dua hari mereka akan memilih pemimpin baru untuk negara ini,” ungkapnya. Ia pun menekankan bahwa seluruh tahapan berjalan legal dengan menambahkan, “Jadi semuanya sudah beres dan semuanya sesuai dengan sistem hukum kita dan sesuai dengan konstitusi. Semuanya berjalan sesuai rencana.”