Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal memulai masa kepemimpinannya di Banda Aceh dengan tantangan berat berupa utang pemerintah sebelumnya sebesar Rp39 miliar serta keterbatasan ruang fiskal. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menuntut efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintah.
Meski demikian, dalam 100 hari kerja, Illiza berhasil melunasi seluruh utang tersebut melalui prioritas anggaran dan efisiensi belanja. Langkah ini memungkinkan program-program strategis tetap berjalan dan berdampak langsung pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas hidup warga.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh mencapai 89,55 pada November 2025, tertinggi secara nasional. Capaian ini didorong oleh fokus pemerintah kota dalam menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.
Di sektor kesehatan, Pemkot menghadirkan berbagai program seperti penanganan gizi, layanan puskesmas keliling, hingga pembentukan Pokja AIDS, TBC, dan malaria. Sementara itu, pengembangan SDM dilakukan melalui Banda Aceh Academy yang didukung Universitas Syiah Kuala dan International Labour Organization, termasuk mendorong industri kreatif seperti parfum berbahan nilam sebagai potensi unggulan daerah.