BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Aceh masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa malam (31/3/2026).
Dalam sambutannya, Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan M. Daud (HRD) menegaskan bahwa partainya akan hadir ditengah masyarakat serta memperjuangkan pembangunan Aceh.
“DPW PKB Aceh siap berdiri di garis depan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata HRD.
HRD menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan masyarakat Aceh kepada PKB pada Pemilihan Legislatif (Pileg) yang lalu. Menurutnya, kepercayaan ini bukan sekadar kemenangan politik tetapi mandat moral yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para alim ulama, para teungku, dan seluruh santri Aceh yang selama ini terus membersamai perjuangan PKB. Dukungan ulama dan santri adalah ruh perjuangan ini,” jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa PKB bukanlah partai yang eksklusif. PKB adalah rumah besar bagi semua kalangan yang ingin mengabdi kepada agama dan negara.
Hal ini, kata HRD, sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP PKB Gus Imin bahwa PKB membuka diri, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua pihak, baik partai politik, ormas, maupun seluruh elemen masyarakat.
“Karena kita menyadari, tanpa kolaborasi sebuah perjuangan tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal,” tutur HRD.
HRD menilai, Aceh memiliki dua kekuatan besar yang harus dikelola dengan bijaksana. Pertama, kekayaan alam yang luar biasa dan kekayaan sumber daya keilmuan dan ulama.
Namun, kata HRD, persoalannya kekuatan-kekuatan ini belum terintegrasi dengan baik. Dimana ulama berjalan sendiri, akademisi berjalan sendiri, dan kekuatan politik juga demikian.
“Padahal jika semua ini bersatu, maka Aceh akan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di sinilah PKB Aceh harus hadir sebagai jembatan. Kita harus menyatukan ulama, umara, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat dalam satu visi besar; membangun Aceh yang bermartabat, berkeadilan, dan berperadaban,” ujarnya.
Dalam kiprahnya, HRD menjelaskan bahwa capaian PKB Aceh saat ini menjadi modal besar untuk berbuat lebih banyak. Dengan 2 kursi di DPR RI, 9 kursi di DPR Aceh, serta 54 kursi di DPRK kabupaten/kota seluruh Aceh, ini adalah kekuatan riil yang harus dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Selain itu, PKB Aceh juga menaruh perhatian kepada dayah-dayah di Aceh, karena lembaga pendidikan Islam ini merupakan benteng moral dan pusat kaderisasi ulama masa depan.
PKB menginginkan dayah tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Santri harus memiliki masa depan yang cerah, tanpa kehilangan identitas keilmuannya.
“Begitu juga akademisi harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan, dan ulama tetap menjadi penjaga arah moral pembangunan,” ucapnya.
Oleh karena itu, PKB Aceh berkomitmen untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat paling bawah. PKB tidak boleh hanya hadir menjelang Pemilu, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Kita harus hadir di tengah petani, nelayan, santri, dan generasi muda. Kita harus menjadi solusi, bukan sekadar simbol,” pungkasnya.