Dalam Rapat Paripurna DPRA pada Senin (6/4/2026), Martini dari Fraksi Partai NasDem mengungkap bahwa jatah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan hanya sebesar Rp4 miliar per orang. Ia menegaskan angka tersebut sangat minim untuk mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Kami anggota DPRA ingin menyampaikan secara jelas kepada masyarakat bahwa Pokir anggota DPRA itu Rp4 miliar satu orang. Pokir anggota DPRA itu satu orang itu Rp4 miliar,” kata Martini.
Martini merinci alokasi Pokir miliknya yang mayoritas disalurkan untuk rumah ibadah, yakni Rp3,5 miliar untuk masjid, Rp300 juta untuk sekolah, dan Rp200 juta untuk dayah. Ia meminta pimpinan dewan agar anggaran tersebut tidak dipotong karena jumlahnya yang sudah terbatas.
“Kami mengingatkan agar usulan reses itu benar-benar diakomodir, Ketua. Jangan semata-mata hanya formalitas. Usulan dari masyarakat benar-benar diakomodir, jangan hanya dibahas tetapi tidak direalisasikan,” tegasnya.
Martini juga mendorong transparansi anggaran jika terdapat pembengkakan dokumen Pokir di tingkat eksekutif. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari tudingan miring terhadap anggota dewan terkait anggaran daerah.
“Kalau ada dokumen Pokir DPRA yang membengkak di Pemerintahan Aceh, mohon dipublikasi. Karena masyarakat sering menganggap, ‘kenapa bencana ini tidak selesai, pasti dimakan Pokir DPRA’. Tidak, Ketua,” pungkas Martini.