Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kericuhan saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), bukan merupakan aksi yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, kericuhan lebih dipicu ketidakpuasan internal di kalangan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
JK menjelaskan, peringatan Hari Damai Aceh awalnya berlangsung dengan doa dan zikir untuk mengenang penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Situasi kemudian memanas setelah muncul pengibaran bendera Bulan Bintang yang memicu bentrokan dengan aparat keamanan.
Meski terjadi kericuhan, JK menilai peristiwa tersebut tidak mencerminkan keinginan masyarakat Aceh secara umum. Ia menyebut masyarakat Aceh, termasuk mantan anggota GAM, telah menikmati manfaat perdamaian selama 21 tahun. Menurutnya, pengibaran bendera Bulan Bintang lebih merupakan simbol ketidakpuasan sebagian kelompok dan bukan tanda kembalinya konflik.
JK berharap para pemimpin Aceh segera menyelesaikan persoalan internal dan meredam situasi agar perdamaian yang telah terjaga selama lebih dari dua dekade tetap dipertahankan. Ia juga meminta Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi sumber ketidakpuasan di daerah.