Penyebaran rabies di Aceh kini menjadi perhatian serius seiring meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR), seperti anjing, kucing, dan kera. Sepanjang tahun 2025, tercatat 1.830 kasus gigitan—meningkat dari 1.527 kasus di tahun 2024—dengan dua warga di Aceh Singkil dan Aceh Tengah meninggal dunia. Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Safridhal, menegaskan bahwa angka kematian ini merupakan peringatan bagi semua pihak. “Walaupun jumlahnya tidak besar, dua kematian ini menjadi alarm bagi kita semua. Rabies adalah penyakit yang fatal, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan,” ujarnya.
Sejumlah wilayah, seperti Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, kini menjadi titik rawan dengan potensi penularan tinggi akibat banyaknya hewan peliharaan yang belum divaksin dan populasi hewan liar yang tidak terkendali. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Aceh, dr Iman Murahman, memperingatkan bahwa situasi ini bisa memburuk jika penanganan tidak dilakukan secara optimal. “Kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi mengarah pada kejadian luar biasa (KLB) apabila tidak ditangani secara optimal,” jelasnya.
Untuk mencegah eskalasi, pemerintah daerah diinstruksikan memperketat pengendalian hewan penular rabies dan menggencarkan vaksinasi. Di Kabupaten Bireuen, respons cepat terus dilakukan dengan langsung menindaklanjuti setiap laporan di lapangan. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bireuen, Safrizal SP, menyatakan, “Setiap ada kejadian, tim langsung turun ke lokasi. Selain menangani hewan, kami juga melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan warga.”
Penanganan medis bagi korban gigitan juga dipastikan berjalan cepat di fasilitas kesehatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, dr Irwan, menambahkan bahwa tindakan preventif segera dilakukan bagi setiap korban. “Korban segera dibersihkan lukanya, kemudian diberikan vaksin anti rabies. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk untuk penanganan lebih lanjut,” katanya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui pengendalian hewan serta edukasi publik kini menjadi kunci utama untuk mencegah ancaman kesehatan yang lebih luas di Aceh.