Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kebijakan work from home (WFH) telah diputuskan oleh pemerintah dan segera diumumkan. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).
Mengenai target penurunan konsumsi BBM hingga 20%, Purbaya mengakui adanya potensi tersebut meski belum pasti. Ia justru melihat kebijakan ini dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. “Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tambahnya.
Penerapan WFH direncanakan pada hari Jumat untuk meminimalisir dampak terhadap produktivitas nasional. Menurut Purbaya, pemilihan hari tersebut didasarkan pada durasi jam kerja yang paling singkat dibandingkan hari lainnya. “Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil,” jelasnya.
Terkait jangkauan kebijakan, Purbaya memastikan WFH bersifat wajib bagi instansi pemerintah, namun kemungkinan hanya berupa imbauan bagi sektor swasta. Ia juga menegaskan sektor industri manufaktur tidak akan terdampak. “Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” pungkasnya.