Pemerintah Aceh menilai sistem pelayanan di sejumlah SPBU menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang kendaraan yang belakangan mengganggu akses jalan, fasilitas umum, dan pertokoan di sekitarnya. Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan proses pelayanan di beberapa SPBU masih belum optimal sehingga waktu pengisian menjadi lebih lama.
Tim evaluasi yang dikoordinasikan Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh menemukan keterbatasan jumlah operator di dispenser. Dalam satu dispenser dengan empat nozzle, umumnya hanya tersedia satu hingga dua petugas yang harus menangani pemeriksaan QR Code Subsidi Tepat, verifikasi nomor polisi, pengisian BBM, hingga pembayaran, sehingga antrean kendaraan sulit dihindari.
Temuan tersebut telah disampaikan kepada Pertamina dalam rapat pada 23 Juli 2026. Pemerintah Aceh meminta Pertamina memperbaiki sistem pelayanan mulai Agustus 2026, termasuk menambah operator di dispenser dan menyiapkan petugas khusus untuk mengatur antrean kendaraan di SPBU.
Selain masalah pelayanan, evaluasi juga mengidentifikasi faktor pasokan dan tingginya permintaan BBM sebagai penyebab antrean. Keterlambatan distribusi, keterbatasan armada, cuaca, peningkatan mobilitas masyarakat, panic buying, kendaraan dari luar daerah, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta peralihan sebagian pengguna BBM nonsubsidi ke Biosolar dan Pertalite turut memperparah antrean di sejumlah SPBU di Aceh.