Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mendukung penuh usulan penambahan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen. Menurutnya, perpanjangan dana ini merupakan amanah perjanjian damai yang krusial untuk masa depan daerah, mengingat besarnya kontribusi sejarah Aceh terhadap Indonesia serta status keistimewaannya yang unik.
Illiza menekankan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus segera dilakukan untuk menyelaraskan kewenangan pusat dan daerah. Ia membandingkan alokasi Aceh dengan daerah lain untuk memperkuat argumennya. “Mungkin Papua dana Otsus 2,25 persen, ada kelebihan dari Aceh. Aceh ada otonomi khusus, Aceh juga punya keistimewaan, keistimewaan ini yang tidak dimiliki daerah lain,” ujarnya.
Kondisi ekonomi Aceh saat ini dinilai memprihatinkan akibat penurunan dana Otsus menjadi 1 persen, yang memicu masalah kemiskinan dan pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Illiza berharap proses regulasi dipercepat agar anggaran segera cair. “Jadi harapan kami karena persoalan 1 persen saja sudah gini membuat carut marut keuangan kami belum lagi karena musibah, harapannya pembahasaan bisa lebih cepat,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa tambahan dana sangat dibutuhkan untuk rehabilitasi pascabencana besar akhir 2025 lalu. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, infrastruktur di pedalaman Aceh terancam terbengkalai. “Kita tahu hanya penambahan 2 persen, tapi lebih sempurna lagi jika Otsus itu ditambah 2,5 persen,” pungkas Mualem.