Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melakukan pengerukan muara sungai (kuala) yang mengalami pendangkalan pascabanjir. Lambatnya penanganan ini sangat berdampak bagi nelayan yang kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang.
Dalam Musrenbang di Banda Aceh, Kamis (23/4/2026), Mualem mengungkapkan kekecewaannya atas proses perizinan yang berlarut-larut. Ia mengibaratkan perjuangan daerah mendapatkan izin pusat layaknya anak tiri, “Saya sudah bekerja keras untuk kita dapati izin dari pusat untuk pengerukan kuala semacam jadi tak jadi, macam anak tiri mengemis-ngemis minta nasi sama ibu bapaknya inilah yang terjadi.”
Mualem menegaskan bahwa keterlibatan langsung KKP sangat krusial untuk mempercepat penanganan infrastruktur pesisir ini. Menurutnya, pendangkalan kuala yang dibiarkan tidak hanya menghambat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan risiko banjir berulang karena aliran air yang terhambat.
Pemerintah Aceh berharap pusat segera memberikan perhatian serius agar persoalan ini tidak berlarut dan memicu dampak yang lebih buruk. “Kita harus ke Jakarta, ke Kelautan di KKP, harus minta itu supaya cepat. Karena dengan lambat-lambat akan terjadi musibah yang paling teruk lagi, yang paling berat lagi,” tegas Mualem.