Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat di daerah mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam program tersebut. Arahan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (7/8/2026).
Prabowo meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait untuk memeriksa seluruh dapur MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anggaran maupun pelaksanaan program.
Presiden juga meminta TNI dan Polri, mulai dari tingkat komandan distrik militer, kapolres, hingga kapolsek, ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa setiap temuan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada Presiden.
Selain pengawasan, Prabowo mengingatkan agar porsi makanan dan kualitas lauk yang diberikan kepada penerima manfaat tidak dikurangi. Pemerintah menegaskan bahwa program MBG harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat penuh bagi masyarakat.